HIDUPKAN KEMBALI PPKn
 |
| Muhammad Nuh. Foto: Arundono/JPNN |
JAKARTA - Setelah dihapus sejak 2004 lalu,
tahun depan mata pelajaran (mapel) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn) bakal dihidupkan lagi. Sebagai "tumbalnya," mapel Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) yang saat ini berjalan akan dihapus. Sehingga beban mapel
yang ditanggung siswa tidak terlalu banyak.
Kemunculan kembali mapel PPKn di semua
jenjang pendidikan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) merombak kurikulum tingkat satuan pelajaran (KTSP)
yang sedang berjalan saat ini. Perombakan ini juga berujung pada peleburan IPA
dan IPS menjadi satu mapel, yaitu ilmu pengetahuan saja.
Mendikbud Mohammad Nuh seusai mengikuti Hari
Kesaktian Pancasila di Jakarta kemarin (1/10) menuturkan, pihaknya memang
berupaya untuk menonjolkan kembali pendidikan Pancasila. "Pendidikan
Pancasila ini kami desain sebagai mata pelajaran tersendiri," katanya.
Kemunculkan kembali mapel PPKn ini berawal
dari kurang efektifnya upaya menyisipkan pendidikan Pancasila di setiap mata
pelajaran. Nuh berharap, dengan desain sebagai satuan mapel sendiri,
pembelajaran tentang Pancasila bisa lebih baik lagi.
"Siswa jangan hanya menghafal seluruh
sila dalam pancasila, tetapi tidak bisa mewujudkannya dalam perilaku
sehari-hari," katanya.
Itu terlihat di antaranya lewat masih
banyaknya tawuran pelajar dan kejahatan-kejahatan lain yang melibatkan pelajar.
Standar kompetensi pendidikan Pancasila nantinya dibuat berjenjang sesuai
dengan tingkatan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga
tinggi.
Nuh juga mengatakan, Kemendikbud saat ini
menganalisa apakah jam belajar siswa mulai SD hingga SMA/sederajat masih
kurang. Jadi, dia menegaskan tidak benar jika ada pihak yang menyatakan
kurikulum baru nanti akan memangkas jam belajar siswa. "Kalau memangkas
atau meringkas mata pelajaran masih mungkin," ucapnya.
Upaya revisi kurikulum ini sendiri dijalankan
oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud. Kepala
Balitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro mengatakan, kepastian peleburan
mapel IPA dan IPS serta dihidupkannya lagi mapel PPKn diharapkan bisa
diputuskan Jumat depan (5/10). (wan/ttg)
Sumber : Jawa Pos National Network
HIDUPKAN KEMBALI
PELAJARAN PMP
JAKARTA - Diperlukan upaya yang signifikan
melalui pendidikan sejak dini untuk menyelamatkan Pancasila. Untuk itu salah
satu cara adalah menghidupkan kembali Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di
sekolah.
Ketua Dewan Pembina Pemuda Demokrat Indonesia
1947, Edwin Henawan Soekowati mengatakan, pengkhiatan terhadap nilai-nilai
Pancasila, hingga saat ini terus berlangsung. Bahkan di era pasca Orde Baru
ini, pernghianatan Pancasila, kecenderungannya semakin masif. Hal itu,
dibuktikan dengan semakin rusaknya moral bangsa yang tidak memperdulikan lagi
arti penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Untuk mengantisipasi semakin buruknya
moralitas bangsa dalam upaya penyelamatan Pancasila, maka diperlukan upaya yang
signifikan melalui pendidikan sejak dini. Misalnya, dihidupkannya kembali
PMP," bebernya.
Menurut dia, hancurnya nilai-nilai Pancasila
saat ini, lebih dikarenakan bobroknya moral para pejabat penyelenggara negara.
"Kondisi seperti ini, sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga sangat
berpengaruh terhadap kondisi negara yang berujung pada ketidakadilan. Yang
dirugikan, adalah rakyat jelata, baik secara ekonomi, pendidikan, maupun
hukum," ujar Edwin.
Dia mengatakan, pengkhianatan Pancasila itu,
tidak saja terhadap Sila Kedua, yakni "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,
dan Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia",
tetapi sudah mencakup seluruh sila yang ada.
"Sila Pertama, juga sudah dikhianati,
dimana seluruh elemen masyarakat, baik di tingkat elit, maupun di tingkat akar
rumput, tampak sudah menjadi bagian dari pengkhianatan itu. Seperti soal
lunturnya sikap toleransi beragama dengan munculnya konflik antar agama yang
belakangan marak terjadi," katanya.
Menurut dia, Pemilu Presiden 2014 mendatang,
menjadi momen yang tepat untuk memilih pemimpin yang memiliki ideologi
Pancasila. Presiden mendatang, menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan
dengan berlandaskan Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan para founding
father. (yay)
Sumber : Jawa Pos National Network
Post a Comment