SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN
KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam
rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kriteria
Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian
Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa
kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang
Standar Penilaian Pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program
Paket B, dan Program Paket C;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Keagamaan Islam.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/ PENDIDIKAN
KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.
Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan
menengah yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB), dan Pondok Pesantren.
2.
Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan
nonformal yang mencakup program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program
Paket C Kejuruan.
3.
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang
ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai,
dan kemampuan yang dikembangkan.
4.
Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan
selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian
kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara
program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan
dan teknologi.
5.
Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah
kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional
pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi.
6.
UN Susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan
bagi peserta didik yang berhalangan mengikuti UN karena alasan tertentu dan
disertai bukti yang sah.
7.
Ujian kompetensi keahlian adalah ujian nasional yang
terdiri atas ujian teori dan ujian praktik kejuruan.
8.
Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan
selanjutnya disebut Nilai S/M/PK adalah nilai gabungan antara Nilai Ujian
S/M/PK dan rata-rata nilai rapor atau rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK).
9.
Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN
adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada UN.
10.
Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai
gabungan antara Nilai S/M/PK dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara
nasional dan Nilai UN.
11.
Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian
minimal untuk dinyatakan lulus.
12.
Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya
disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau
pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.
13.
Ula adalah pendidikan dasar enam tahun pada Pondok
Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman
pendidikan agama Islam.
14.
Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok
Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan
agama Islam.
15.
Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan
perakitan soal UN yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi
Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
16.
Lembar jawaban UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah
lembaran kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN.
17.
Surat keterangan hasil ujian nasional yang selanjutnya
disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M/PK dari setiap mata
pelajaran yang diujikan secara nasional, Nilai UN, dan NA.
18.
Prosedur Operasi Standar yang selanjutnya disebut POS adalah
urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan UN dan Ujian S/M/PK yang
diterbitkan oleh BSNP.
19.
Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia.
20.
Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.
21.
Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri yang
ditetapkan oleh BSNP berdasarkan rekomendasi dari Majelis Rektor Perguruan
Tinggi Negeri Indonesia.
22.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
23.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
BAB II
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 2
Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan
setelah:
a.
menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b.
memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir
untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri atas:
1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
3) kelompok mata pelajaran estetika; dan
4) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
c.
lulus Ujian S/M/PK untuk kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi; dan
d.
lulus UN.
Pasal 3
1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a, untuk peserta didik:
a. SD/MI dan SDLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas I sampai
dengan kelas VI;
b. SMP/MTs dan SMPLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas
VII sampai dengan kelas IX;
c. SMA/MA, SMALB, dan SMK apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari
kelas X sampai dengan kelas XII;
d. SMP/MTs dan SMA/MA yang menerapkan sistem akselerasi atau sistem kredit
semester (SKS) apabila telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang
dipersyaratkan;
e. Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C
Kejuruan apabila telah menyelesaikan keseluruhan derajat kompetensi
masing-masing jenjang program.
2) Ketentuan keikutsertaan peserta didik dari sekolah penyelenggara sistem akselerasi
atau SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam POS UN.
Pasal 4
Kriteria perolehan nilai baik untuk 4 (empat) kelompok
mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan oleh
satuan pendidikan.
Pasal 5
(1) Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian S/M/PK untuk semua mata pelajaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan oleh satuan pendidikan
berdasarkan perolehan Nilai S/M/PK.
(2) Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
a. gabungan antara nilai Ujian S/M dan rata-rata nilai rapor:
1)
semester 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas) pada
SD/MI dan SDLB;
2)
semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada SMP/MTs,
dan SMPLB;
3)
semester 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) pada SMA/MA
dan SMALB;
4)
semua mata pelajaran yang ditempuh dan yang diujikan
secara nasional pada SMP/MTs dan SMA/MA yang menerapkan sistem SKS;
5)
semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada SMK;
b. gabungan antara nilai Ujian PK dan rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK)
untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C
Kejuruan; terdiri atas 60% bobot dari nilai Ujian S/M/PK dan 40% bobot dari
rata-rata nilai rapor/rata-rata nilai derajat kompetensi.
Pasal 6
(1)
Kriteria kelulusan peserta didik dari UN untuk
SD/MI/SDLB ditetapkan oleh satuan pendidikan dalam rapat dewan guru dan untuk
Program Paket A ditetapkan oleh rapat dewan tutor bersama pamong belajar dari SKB
Pembina.
(2)
Kriteria kelulusan peserta didik dari UN untuk SMP/MTs/SMPLB,
SMA/MA/SMALB/SMK, Program Paket B, dan
Program Paket C apabila nilai rata-rata dari semua NA mencapai paling rendah
5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat
koma nol).
(3)
NA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari
gabungan Nilai S/M/PK dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan
Nilai UN, yaitu dengan pembobotan 40% Nilai S/M/PK dari mata pelajaran yang diujikan
secara nasional dan 60% dari Nilai UN.
Pasal 7
Kelulusan peserta didik:
a. SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK ditetapkan oleh setiap
satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan guru;
b. Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan
ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan
tutor bersama Pamong Belajar pada SKB Pembina; berdasarkan kriteria kelulusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
BAB III
PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN
KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL
Pasal 8
(1)
Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian S/M/PK dan
UN:
a. telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan
di satuan pendidikan tertentu;
b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan
di satuan pendidikan tertentu mulai semester I tahun pertama sampai dengan
semester I tahun terakhir; dan
c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan.
(2)
Persyaratan untuk Peserta didik Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pondok Pesantren penyelenggara program Ula
dan/atau Wustha, dan kelompok belajar sejenis.
(3)
Ketentuan tentang persyaratan peserta didik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam POS Ujian
S/M/PK atau POS UN.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DALAM UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN
KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL
Pasal 9
(1) Peserta didik yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak
mengikuti Ujian S/M/PK dan UN.
(2) Peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras yang
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak mengikuti Ujian
S/M/PK dan UN.
(3) Peserta didik yang karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang sah
berhalangan mengikuti UN dapat mengikuti UN Susulan sesuai jadwal yang ditentukan
dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.
(4) Peserta didik yang tidak lulus Ujian S/M/PK dan UN dapat mengikuti Ujian
S/M/PK dan UN tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak peserta didik dalam Ujian S/M/PK dan
UN diatur dalam POS US/M/PK atau POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.
BAB V
PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN
Pasal 10
Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan Ujian S/M/PK
untuk semua mata pelajaran.
Pasal 11
Ujian S/M/PK dilaksanakan oleh satuan pendidikan
sesuai dengan POS Ujian S/M/PK yang ditetapkan oleh satuan pendidikan di bawah
koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama,
dan Kantor Kementerian Agama.
Pasal 12
Ujian S/M/PK diselenggarakan sebelum penyelenggaraan
UN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Pasal 13
(1)
Nilai S/M/PK diserahkan oleh setiap satuan pendidikan
kepada BSNP.
(2)
Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B, SMA/MA, SMALB, SMK, Program Paket C, dan Program
Paket C Kejuruan diterima oleh BSNP paling lambat tujuh hari sebelum
penyelenggaraan UN.
(3)
Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
SD/MI, SDLB, dan Program Paket A diterima oleh penyelenggara UN SD/MI, SDLB dan
Program Paket A tingkat provinsi paling lambat tujuh hari sebelum
penyelenggaraan UN.
(4)
Ketentuan mengenai penyerahan dan penerimaan Nilai
S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut
dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Ujian
S/M/PK diatur dalam POS Ujian S/M/PK yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
BAB VI
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
Pasal 15
BSNP menyelenggarakan UN bekerja sama dengan instansi
terkait di lingkungan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
Pasal 16
(1)
BSNP memberikan wewenang kepada pemerintah daerah
dalam pelaksanaan dan pengawasan UN SD/MI, SDLB, Program Paket A/Ula, SMP/MTs, SMPLB,
SMALB, dan Program Paket B/Wustha.
(2)
BSNP memberikan wewenang kepada Perguruan Tinggi dalam
pelaksanaan dan pengawasan UN SMA/MA, SMK, Program Paket C, dan Program Paket C
Kejuruan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan
UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam POS UN yang ditetapkan
oleh BSNP.
Pasal 17
(1)
UN dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
(2)
UN untuk Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan 2 (dua)
kali dalam satu tahun.
(3)
UN untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan pada
bulan April.
(4)
UN untuk Pendidikan Kesetaraan periode pertama
dilaksanakan pada bulan April dan periode kedua dilaksanakan pada bulan Juli.
(5)
UN Susulan untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan
setelah UN SMA/MA, SMALB, dan SMK.
(6)
Ujian kompetensi keahlian kejuruan untuk SMK dan
Program Paket C Kejuruan dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum
penyelenggaraan UN SMA/MA, SMALB, SMK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.
(7)
Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMA/MA,
SMALB, SMK. Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan diumumkan oleh satuan
pendidikan paling lambat satu bulan setelah penyelenggaraan UN SMA/MA, SMALB,
SMK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.
(8)
UN untuk SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B dilaksanakan
pada bulan April setelah UN SMA/MA, SMALB, SMK, Program Paket C, dan Program Paket
C Kejuruan.
(9)
UN susulan untuk SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B
dilaksanakan setelah UN SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B.
(10)
Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan
SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat
satu bulan setelah penyelenggaraan UN SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B.
(11)
UN untuk SD/MI, SDLB, Program Paket A dilaksanakan
pada bulan Mei.
(12)
UN susulan untuk SD/MI, SDLB dilaksanakan setelah UN
SD/MI, SDLB.
(13)
Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SD/MI
dan SDLB, Program Paket A diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat lima
minggu setelah penyelenggaraan UN SD/MI, SDLB, dan Program Paket A.
Pasal 18
Mata pelajaran yang diujikan pada UN diatur lebih
lanjut dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.
Pasal 19
(1) Ujian kompetensi keahlian kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(6) terdiri atas teori kejuruan dan praktik kejuruan.
(2) Ujian teori kejuruan SMK dan Program Paket C Kejuruan diselenggarakan oleh
dinas pendidikan provinsi.
(3)
Ujian praktik kejuruan SMK dan Program Paket C
Kejuruan dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersama dunia industri dan/atau
asosiasi profesi.
(4)
Ketentuan mengenai ujian kompetensi keahlian kejuruan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam POS UN yang
ditetapkan oleh BSNP.
Pasal 20
Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang
terlibat dalam penyelenggaraan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan,
keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan UN.
Pasal 21
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi
UN.
Pasal 22
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia memetakan hasil UN pada tingkat sekolah/madrasah, kabupaten/kota,
provinsi, dan nasional.
BAB VII
BAHAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL
Pasal 23
(1) Satuan pendidikan menyusun naskah soal Ujian S/M/PK berdasarkan Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
(2) Penyelenggara Tingkat Pusat menyusun naskah soal UN berdasarkan Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006.
(3) Naskah soal UN sebelum digunakan diklasifikasikan sebagai dokumen negara.
Pasal 24
(1) Kisi-kisi soal Ujian S/M/PK disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi
Dasar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
(2) Kisi-kisi soal UN disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan
Program Paket C.
(3) Kisi-kisi soal Ujian S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
ditetapkan oleh satuan pendidikan.
(4) Kisi-kisi soal UN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan
oleh BSNP.
Pasal 25
(1) Penyiapan, penggandaan, dan distribusi bahan US/M/PK ditetapkan oleh satuan
pendidikan.
(2) Pencetakan dan pendistribusian bahan UN SD/MI dan SDLB dilakukan oleh Penyelenggara
UN Provinsi.
(3) Penggandaan dan pendistribusian bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB,
SMK, dan PK dilakukan oleh penyelenggara Tingkat Pusat.
(4) Ketentuan mengenai penggandaan dan pendistribusian bahan UN sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
BAB VIII
BIAYA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL
Pasal 26
(1) Biaya penyelenggaraan Ujian S/M/PK menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah
dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan UN menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
Pasal 27
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan satuan pendidikan
dilarang memungut biaya penyelenggaraan UN dari peserta didik, orang
tua/walinya, dan/atau pihak yang membiayainya.
BAB IX
SANKSI
Pasal 28
(1) Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti secara sah
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, akan diproses dan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.
Sumber : Badan Standar Nasional Pendidikan RI
Silahkan download links download dari BSNP RI yang terkait dengan Ujian Nasional Tahun
Pelajaran 2012/2013 :
1. Download PERMENDIKBUD RI Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta
Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian
Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran
2012/2013. Klik di sini…
2. Download POS UN SD/MI, SDLB. Klik di sini…
3. Download POS UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA,
SMALB, SMK, SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A/ULA, PROGRAM PAKET B/WUSTHA,
PROGRAM PAKET C, DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Klik di sini…
4. Download Tata Tertib
Pengawas Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2012/2013. Klik di sini…
Post a Comment