0
Mendikbud Sosialisasikan Kurikulum 2013 di Provinsi Jambi

Mendikbud RI : Muhammad Nuh
Jambi – Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi yang ke-56, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh memilih provinsi di Pulau Sumatera ini sebagai tempat pertama sosialisasi kurikulum 2013. Di hadapan ratusan masyarakat pendidikan di Provinsi Jambi yang memadati Hotel Abadi Convention Centre, Mendikbud menjelaskan tentang latar belakang maupun implementasi kurikulum 2013, Minggu (6/1). Gubernur Jambi Hasan Basri Agus juga hadir dalam acara sosialisasi kurikulum 2013 yang sekaligus juga merupakan silaturahmi Mendikbud dengan para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Jambi.



Menteri Mohammad Nuh menjelaskan bahwa penyempurnaan kurikulum merupakan hal yang penting dan genting. "Ada hal yang penting namun tidak genting, tapi pembenahan kurikulum ini urusan yang penting dan juga genting," ujarnya. Mantan Rektor ITS tersebut menambahkan bahwa latar belakang yang mendasari pembenahan kurikulum adalah bonus demografi, yang jika tidak serius dipersiapkan justru akan menimbulkan bencana demografi. Selain itu Menteri juga menjelaskan bahwa untuk menciptakan generasi kreatif yang akan menghasilkan banyak inovasi, dibutuhkan perubahan kurikulum maupun peningkatan kompetensi guru. Generasi kreatif inilah yang akan mampu bertahan menghadapi persaingan global di masa datang.


Selain paparan Mendikbud terkait kurikulum 2013, dalam acara malam itu digelar juga sesi tanya jawab terkait masalah pendidikan di Provinsi Jambi yang dipandu Gubernur Jambi. Dalam kesempatan tanya jawab, guru-guru di Jambi banyak yang menanyakan penyaluran tunjangan profesi guru yang mengalami banyak kendala di Jambi. Menteri Nuh menjanjikan di tahun 2013 ini penyaluran tunjangan profesi guru akan lebih baik.



Ada beberapa perubahan terkait penyaluran tunjangan ini di tahun 2013, antara lain menarik dana dekonsentrasi ke pusat untuk disalurkan oleh pemerintah pusat. "Selain itu kita bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk mencari simpul-simpul masalah dari penyaluran tunjangan profesi ini," ujar Menteri Mohammad Nuh menambahkan. (NW)






Post a Comment

 
Top