ISI BUKU PELAJARAN AKAN DIKENDALIKAN PEMERINTAH
Bandung - Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menegaskan bahwa isi
buku-buku pelajaran mulai dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas
(SMA) akan sungguh-sungguh dikendalikan oleh Pemerintah. "Akan
dikendalikan betul, bukan pada percetakannya tapi pada kontennya, kita tidak
ingin ada kesalahan pada buku-buku yang ada," ujarnya di hadapan sejumlah
wartawan di Bandung, Sabtu (16/3) kemarin.
Buku-buku pelajaran
yang akan digunakan sebagai pegangan siswa maupun guru, akan ditulis oleh
sebuah tim, bukan oleh satu atau dua orang saja, ujar mantan Menkominfo
tersebut. "Selain itu nantinya akan ada internal reviewer termasuk Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dan juga independent reviewer," kata
Mendikbud. Hal tersebut untuk memastikan dari segi konten tidak ada masalah,
metodenya benar, dan urutan materinya tidak ada yang hilang.
"Yang banyak
diprotes kemarin itu kan lembar kerja siswa (LKS)," ujarnya. Oleh karena
itu dalam kurikulum 2013, buku-buku pelajaran yang digunakan akan
sungguh-sungguh dikendalikan dan diawasi. "Sehingga tidak akan ada lagi
kasus Maria Ozawa atau Kisah Bang Maman seperti yang terjadi kemarin,"
kata Mendikbud menambahkan.
Terkait distribusi
buku dalam implementasi Kurikulum 2013 tahun pelajaran mendatang, Mendikbud
memastikan tidak akan ada pungutan kepada sekolah. "Pemenang tender
pencetakan buku nantinya bertanggungjawab mengirim buku-buku itu sampai ke
sekolah, bukan sampai ke dinas," ujar Menteri Nuh. Selain itu karena
sekolah tempat implementasi kurikulum 2013 sudah ditentukan dengan disertai
data jumlah siswa, seharusnya tidak akan terjadi salah kirim dan salah jumlah,
ujar Mendikbud. (NW)
Post a Comment