.

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan




LAMPIRAN I



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 37 TAHUN 2011 TANGGAL 23 AGUSTUS 2011

                                                 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK PENINGKATAN

MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMP/SMPLB)



I. PENDAHULUAN



Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di Bidang Pendidikan Dasar.



Alokasi DAK Bidang Pendidikan per daerah dan pedoman umum DAK ditetapkan Oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi dan pedoman umum DAK tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Pendidikan.

Alokasi DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SMP/SMPLB sebesar Rp. 2.008.260.000.000,- (Dua trilyun delapan milyar dua ratus enam puluh juta rupiah). Setiap kabupaten/kota penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.



II. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN



1.  DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata.

2.  Sasaran program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SMP/SMPLB dialokasikan bagi SMP/SMPLB negeri maupun swasta.

3.  Sesuai dengan hasil kesimpulan/kesepakatan Panitia Kerja Transfer ke Daerah lingkup kegiatan DAK diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi kelas SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang rusak sedang dan berat termasuk untuk peningkatan mutu bangunan, pembangunan ruang kelas baru (RKB), ruang perpustakaan termasuk ruang belajar lainnya (RBL) dengan memperhatikan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing daerah serta kebutuhan sarana peningkatan mutu pendidikan.

4.  Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SMP/SMPLB digunakan untuk: (a) pembangunan ruang/gedung perpustakaan beserta perabotnya; (b) pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;  (c) rehabilitasi ruang belajar; (d) pembangunan ruang belajar lain (RBL) beserta perabotnya; dan (e) penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan.

5.  DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SMP/SMPLB sebesar Rp.  2.008.260.000.000,- (dua triliun delapan miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) digunakan untuk pembangunan prasarana pendidikan dan penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan rentang minimal 35% dan maksimal 65% untuk mencapai 100% sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota untuk masing-masing kegiatan berikut:

a.  Pembangunan prasarana pendidikan berupa: Pembangunan ruang/gedung perpustakaan beserta perabotnya; pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;rehabilitasi ruang belajar; pembangunan ruang belajar lain (RBL) beserta perabotnya;

b.  Penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan berupa pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.

6.  Target yang akan dicapai dalam program DAK Bidang Pendidikan untuk SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2011 adalah:  

a.  tersedianya ruang kelas baru (RKB);

b.  tersedianya ruang/gedung perpustakaan;

c.   tersedianya ruang belajar dalam kondisi layak sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar;

d.  tersedianya ruang belajar lain (RBL) untuk penunjang proses pembelajaran di sekolah;

e.  tersedianya sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan berupa pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.

7.  Asas umum dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 meliputi:

a.  efisien, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

b.  efektif, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c.   terbuka dan bersaing, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

d.  transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan;

e.  adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

f.    kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan DAK Bidang Pendidikan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan

g.  manfaat, berarti pelaksanaan program/kegiatan DAK Bidang Pendidikan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.



III. PERENCANAAN TEKNIS



Mekanisme pengalokasian DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SMP/SMPLB dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1.    Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional melakukan sosialisasi DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi;

2.    Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK kepada sekolah;

3.    Sekolah membuat usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sekolah dapat mengusulkan semua kegiatan yang ada dalam program DAK sepanjang sekolah tersebut membutuhkan;

4.    Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah di Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 beserta peraturan pelaksanaannya dan menetapkan jumlah sasaran dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a.  daftar kebutuhan individual sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan;

b.  pemenuhan kebutuhan ruang kelas dan perpustakaan;

c.   pemenuhan kebutuhan ruang belajar lainnya

d.  penuntasan rehabilitasi ruang belajar SMP/SMPLB yang rusak sedang dan berat;

e.  jumlah dana yang tersedia di APBN dan APBD;  

5.    Dinas Pendidikan menetapkan sasaran persekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah;

6.    Atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Daerah Kabupaten/Kota menetapkan sekolah-sekolah sasaran melalui Surat Keputusan;

7.    Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011, daerah wajib menyampaikan rencana penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar c.q Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;

8.    Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dengan metoda pengadaan barang/jasa yang mengacu pada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan;

9.    Sekolah menerima dan mencatat barang-barang dan/atau fisik yang diperolehnya dari kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011; 10. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, Komite Sekolah dan/atau institusi lain yang memiliki kewenangan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011.



IV.  KRITERIA SMP/SMPLB PENERIMA DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011



Kriteria Umum:

a.  diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan negara lain;

b. belum memiliki sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;

c. pada Tahun Anggaran 2011 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I atau APBD II); dan

d. bagi sekolah swasta memiliki status minimal terdaftar.



V. PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN



A. Penyaluran Dana :

1.  DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (kabupaten/kota).

2.  Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Metoda Pelaksanaan

Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 menggunakan metoda pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

C. Pelaksana

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.



VI.  PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMP/SMPLB) PROGRAM PENINGKATAN MUTU



1.    DAK Bidang Pendidikan SMP/SMPLB digunakan untuk Peningkatan Mutu Pendidikan sebagai berikut:

a.  Alat Laboratortium IPA;

b.  Alat Laboratorium bahasa.

c.   Peralatan Matematika;

d.  Peralatan IPS;

e.  Peralatan Kesenian;

f.    Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan;

g.  Buku Perpustakaan; dan

h.  Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif

2.    Pemanfaatan DAK untuk pemenuhan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan mempertimbangkan hasil pemetaan kebutuhan sekolah yang telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP.

3.    Alokasi biaya satuan untuk masing-masing kegiatan/komponen sebagai berikut :




No

Kegiatan/Komponen

Satuan

Alokasi Biaya (Rp)

1

Alat Laboratorium IPA

Paket

50.000.000.-

2

Alat Laboratorium Bahasa

Paket

125.000.000.-

3

Peralatan Matematika

Paket

5.000.000.-

4

Peralatan IPS

Paket

9.000.000.-

5

Peralatan Kesenian

Paket

15.000.000,-

6

Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan

Paket

20.000.000,-



7

Buku Perpustakaan

Paket

35.750.000,-

8

Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif

Paket

36.000.000,-



VII. ACUAN PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011



1.  Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SMP/SMPLB dalam pengadaan alat laboratorium IPA, alat laboratorium bahasa, peralatan matematika, peralatan IPS, peralatan kesenian, peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, buku perpustakaan, sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interaktif mengacu pada spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

2.  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan acuan minimal dalam pelaksanaan pengadaan.

3.  Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara, untuk itu perlu mempertimbangkan:

a.  kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah;

b.  kualitas barang;

c.   kemudahan perawatan (termasuk harus ada buku petunjuk operasional penggunaan dan perawatan/perakitan dalam bahasa Indonesia);

d.  ketersediaan suku cadang;

e.  jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis); dan

f.    masa garansinya.

4.  Alokasi dana yang ditetapkan sebagaimana Angka VI.3 di atas hanyalah merupakan besaran patokan harga tertinggi yang merupakan dasar acuan bagi pelaksana DAK Bidang Pendidikan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

5.  Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS mengacu pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010.

6.  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 hanya boleh digunakan untuk membiayai pengadaan barang sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 ini.



VIII.   KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI DAK DAN PEMENUHANNYA



1.  Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK

a.  Administrasi kegiatan;

b.  Penyiapan kegiatan fisik;

c.   Penelitian;

d.  Pelatihan;

e.  Perjalanan dinas; dan

f.    Kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam Juknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011.

2.  Pemenuhan biaya yang tidak dapat dibiayai DAK Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK sebagaimana dimaksud pada angka 1, pembiayaannya dibebankan pada anggaran/biaya umum yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana pendamping.



IX. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB



1.    Dinas Pendidikan Provinsi

a.  Mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK bagi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang nara sumber dari institusi yang relevan;

b.  Melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK di kabupaten/kota; dan

c.   Melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, u.p. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

2.    Pemerintah Kabupaten/Kota

a.  Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

b.  Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan, biaya lelang dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan;

c.   Menetapkan nama-nama SMP/SMPLB penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dalam Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat;

d.  Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, menetapkan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP).

e.  Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat kabupaten/kota.

3.    Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

a.  Melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah;

b.  Membuat rencana alokasi jumlah SMP/SMPLB yang akan menerima DAK dengan mempertimbangkan data kebutuhan dengan menggunakan data terbaru;

c.   Mengusulkan nama-nama SMP/SMPLB sasaran DAK tahun 2011 kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan;

d.  Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e.  Melakukan monitoring terhadap proses dan hasil program peningkatan mutu pendidikan DAK bidang pendidikan;

f.    Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK. Pelaksanaan monitoring terhadap proses dan hasil program;

g.  Menggandakan dan mendistribusikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan DAK Bidang Pendidikan tahun 2011 kepada seluruh sekolah penerima; dan

h.  Melaporkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

4.    Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota

Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam konteks program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

5.    Sekolah

a.  Kepala Sekolah bersama guru terkait memeriksa kelengkapan, kondisi, kualitas, dan kesesuaian barang dengan naskah Berita Acara Serah Terima;

b.  Menandatangani berita acara serah terima barang di sekolah;

c.   Mencatat hasil pengadaan DAK Bidang Pendidikan sebagai inventaris sekolah; dan

d.  Memanfaatkan, merawat dan memelihara peralat untuk kegiatan belajar mengajar.

6.    Komite Sekolah

Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam konteks DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.



X. PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN SANKSI



1. Pelaporan



Laporan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan dinas pendidikan kabupaten/kota, laporan dinas pendidikan propinsi, dan laporan pusat.

Laporan Kabupaten/kota

a.  Bupati/walikota menyusun laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan sebagaimana Format Laporan terlampir kepada:

1)  Menteri Keuangan;

2)  Menteri Pendidikan Nasional; dan

3)  Menteri Dalam Negeri.

b.  Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud huruf (a) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir;

c.   Rincian pelaporan sebagaimana dimaksud huruf (a) mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);



2. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan



a.  Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta institusi lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

b.  Pengawasan.

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Inspektorat Daerah.



3. Sanksi



a.  Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana yang melakukan tindakan penyalahgunaan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.  Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini serta peraturan perundangan lain yang terkait, dipandang sebagai penyimpangan yang akan dikenai sanksi hukum.



XI.  KETENTUAN LAIN



1.  Bagi Daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam, dana DAK Bidang Pendidikan dapat digunakan secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan daerah terkait dengan bidang pendidikan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional.

2.  Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh kepala daerah setempat.

3.  Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a.  Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

b.  Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan Nasional memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut.







MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.





MOHAMMAD NUH





Comments
0 Comments

No comments:

Post a Comment